 |
| Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu. |
Pada butir 33 dalam Komunike PIF menyatakan, "Para pemimpin mengakui keterlibatan konstruktif oleh negara-negara Forum dengan Indonesia sehubungan dengan pemilihan dan hak asasi manusia di West Papua (Papua) dan untuk melanjutkan dialog secara terbuka dan konstruktif". | Lihat komunike lengkapnya disini.
Tepat sebelum komunike akhir dirilis oleh Sekretariat Forum, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu yang berada di Nauru dalam wawancara teleponnya dengan Kizzy Kalsakau dari Radio 96 Buzz FM News mengatakan, dia berharap West Papua akan dimasukkan dalam komunike akhir.
Regenvanu mengatakan, Vanuatu akan mengajukan resolusi sebelum Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tahun depan untuk West Papua, agar diingatkan kembali dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB.
(Baca ini: Vanuatu Terus Mendorong Resolusi PBB atas West Papua, Meskipun ada Penentangan dari Anggota Forum)
Dia mengatakan agar ini terjadi, akan membutuhkan dukungan mayoritas dari Majelis Umum, yang berarti 100 negara harus memilih untuk mendukung resolusi.
“Kami sekarang menyiapkan resolusi ini untuk tahun depan".
“Kami telah memberitahu semua negara anggota Forum Kepulauan Pasifik bahwa, kami melakukan ini dan kami akan meminta dukungan mereka ketika hadir di Majelis Umum PBB tahun depan".
“Sudah, saya sebagai menteri luar negeri pada pertemuan Menteri Luar Negeri Forum Kepulauan Pasifik di Apia bulan lalu, saya memberi tahu semua menteri luar negeri rekan bahwa, Vanuatu akan melakukan ini dan saya meminta dukungan mereka,” kata Regenvanu..
Dia mengatakan, sudah jelas bahwa resolusi tidak akan mendapat dukungan dari Australia, Fiji dan Papua Nugini, tetapi sekitar delapan atau sembilan negara lain di Pasifik telah mendukung.
(Baca ini: Konsul Kehormatan Belanda Menyarankan Kasus West Papua untuk Diperiksa dari Semua Sudut)
Regenvanu mengatakan, bahwa Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai telah memberitahunya sebelum pertemuan Forum bahwa, ia akan mengangkat masalah West Papua dengan Pemimpin Forum.
Prioritas regionalisme lainnya yang disebutkan dalam komunike adalah:
- Para pemimpin mengingatkan kembali keputusan 2017 mereka pada deklarasi keamanan regional dan mengesahkan Deklarasi Keamanan Regional untuk dikenal sebagai Deklarasi Boe;
- Mereka mengakui bahwa perubahan iklim menghadirkan satu ancaman terbesar terhadap mata pencaharian, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Pasifik;
- Para pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dan kelangsungan hidup sumber daya perikanan di kawasan itu;
- Para pemimpin mengakui urgensi dan pentingnya mengamankan perbatasan laut di kawasan itu sebagai isu utama untuk pengembangan dan keamanan kawasan;
- Dan para pemimpin menyatakan keprihatinan mereka dengan meningkatnya insiden penyakit tidak menular (NCD), mencatat bahwa NCD sekarang merupakan penyebab utama kematian dini di wilayah tersebut.
(Lihat ini: Presiden Komite Dekolonisasi Oseania: Hentikan Pertumpahan Darah di West Papua)
Posted by: Admin
Copyright ©Daily Post VU "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
0 komentar
Posting Komentar