Konsul Kehormatan Belanda Menyarankan Kasus West Papua untuk Diperiksa dari Semua Sudut

Konsul Kehormatan Belanda untuk Vanuatu, Elisabeth van Vliet.

Port Vila -- Konsul Kehormatan Belanda (wakil pemerintah Belanda) untuk Vanuatu, Elisabeth van Vliet yang telah berada di negara itu selama tiga minggu terakhir, menunjukkan bahwa Masalah West Papua harus diperiksa dari semua sudut yang tersedia untuk memenuhi tuntutan mereka.

Dia mengatakan, ada Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau (ICC) di Den Haag, Belanda, sementara aspek politik harus disalurkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketika ditanya, apakah West Papua dapat bermodalkan dengan keluhan mereka yang didengar baik oleh ICC dan Komite Dekolonisasi PBB, dia mengatakan terserah kepada organisasi yang menangani masalah tersebut.

Menurutnya, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) harus bekerja ekstra keras dan melanjutkan dorongan hubungan masyarakat yang kuat untuk mendorong kekhawatirannya ke negara-negara dunia di berbagai panggung regional serta panggung dunia (Internasional red).

Mantan Duta Besar Vanuatu untuk Uni Eropa, Roy Mickey Joy mengatakan, PBB memiliki setidaknya 205 anggota dan untuk mendapatkan itu, agar mendukung kasus West Papua, Vanuatu perlu mendapatkan setidaknya tiga perempat dari keanggotaan.

“Saat ini di wilayah Pasifik, kami kehilangan angka. Awalnya kami memiliki koalisi untuk West Papua dengan tujuh negara anggota yang dipimpin oleh Vanuatu, tetapi keanggotaan ini telah menurun. Sekarang orang Indonesia datang dengan kantong uang mereka, diplomasi buku cek mereka sehingga Vanuatu harus melangkah ke seluruh dunia dan berbicara dengan Afrika (75 anggota), Karibia (25 anggota) dan Asia sementara Pasifik jumlahnya kecil," katanya.

(Baca ini: Lora Lini: Vanuatu akan Melobi Dukungan dari Semua Negara Anggota PIF, termasuk Australia, PNG, dan Fiji)

Dia mengatakan, di MSG, Solomon Islands, Papua Nugini dan Fiji tidak mendukung untuk kasus West Papua.

“MSG kehilangan jalan karena sekretariat telah mengkompromikan rencana di West Papua, karena orang Indonesia sekarang mendanai Sekretariat dan merupakan Anggota Associate di MSG".

"Jadi ketika mereka menempatkan anggaran pada MSG, maka mereka berakhir di meja perundingan yang membuatnya sangat sulit bagi negara-negara anggota untuk menjaga mereka keluar,".

Sementara ia memberi selamat kepada Menteri Luar Negeri Vanuatu, karena telah melakukan yang terbaik untuk West Papua, ia menambahkan bahwa jika jalan itu hilang, maka MSG tidak perlu ada lagi.

Joy mengatakan, akan sangat menarik untuk melihat hasil dari Pertemuan Pemimpin di Nauru. Negara-negara yang mendukung West Papua adalah negara-negara yang akan mendukung kasus di UNDC (sebua Komisisi tentang Narkoba dan Kejahatan di PBB) tahun depan.

“Apa artinya adalah bahwa, Vanuatu harus melakukan lebih banyak lagi dari yang sekarang dan tahun depan. Vanuatu harus lebih terlibat dengan komunitas global di Den Haag, di PBB dan ACP-UE dan semua organisasi global terkait lainnya".

(Lihat ini: Vanuatu Terus Mendorong Resolusi PBB atas West Papua, Meskipun ada Penentangan dari Anggota Forum)

Wakil Pemerintah Belanda, Vliet mendukung kesetiaan Vanuatu tentang masalah-masalah yang penting dan menjelaskan bahwa meskipun itu hanya sebuah negara kecil, negara itu memiliki hak yang sama dengan negara-negara terbesar.

“Penting untuk menemukan organisasi-organisasi di dunia, di mana suara Vanuatu dapat didengar terbaik di tingkat tertinggi, saya pikir itu akan sangat membantu,” kata Vliet.

Belanda adalah negara yang pernah mengontrol West Papua sebelum dianeksasi oleh Indonesia.

Komunitas Papua Merdeka yang cukup besar tinggal di Belanda.


Posted by: Admin
Copyright ©DailyPostVU "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com