Jumat, 05 Mei 2017

Tolak Pembangunan Pos TNI, Masyarakat Habema Palang Jalan Trans Papua

Ilustrasi Pos TNI.

Nduga -- Masyarakat Distrik Habema, Jayawijaya dikabarkan memalang jalan trans Papua rute Jayawijaya-Nduga sejak beberapa hari terakhir.

Legislator Papua dari daerah pemilihan Jayawijaya, Nduga dan Lanny Jaya, Emus Gwijangge mengatakan, informasi dari masyarakat kepada pihaknya, pemalangan dilakukan pihak pemilik ulayat, Walia Tabuni. Masyarakat tidak terima jika dibangun pos TNI permanen di wilayah itu.

"Masyarakat hubungi saya, ini karena militer membangun pos di daerah Habema. Itu daerah wisata sehingga masyarakat pemilik ulayat tidak terima," kata Emus, Jumat (5/5/2017).

Sebagai perwakilan dari wilayah itu, Emus meminta pihak Kodam XVII/Cenderawasih segera memerintahkan Kodim Wamena, menghentikan pembangunan pos tersebut. Katanya, masyarakat merasa tak nyaman jika ada pos aparat keamanan di sekitar lokasi.

"Kalau mau bangun pos cukup di Wamena. Jangan masuk ke wilayah Danau Habema. Itu area wisata. Pembangunan jalan trans Habema-Mumugu, Nduga tak ada masalah. Pembangunan jalan tetap berjalan. Tapi tidak boleh membangun pos apalagi untuk menetap," ujarnya.

Menurutnya, jika aparat keamanan ingin mengawal pembangunan jalan trans Papua, tidak harus mendirikan pos keamanan. Ia khawatir, hal ini akan memunculkan situasi yang tak diinginkan.

"Secara pribadi, dalam beberapa hari ke depan, saya akan menyurati Pangdam XVII/Cenderawasih. Masyarakat masih trauma terhadap kekerasan militer, sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang," katanya.

Salah satu warga Habemah, Tiruan Lokbere membenarkan hal tersebut. "Kami mau turun ke Jayapura untuk mengadu langsung ke DPR Papua dan membawa bukti foto-foto, tapi kami kesulitan tiket," kata Lokbere via teleponnya. (*)

Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com