Jumat, 05 Mei 2017

Legislator Papua: Jokowi Harus Tepati Janji Selesaikan Kasus Paniai

Foto: Demo Kasus Paniai Berdarah.

Jayapura -- Menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, 9 Mei mendatang, sejumlah legislator Papua dari daerah pemilihan Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Nabire dan Mimika, Decky Nawipa menyatakan, Presiden ketujuh RI itu jangan hanya sekadar berkunjung ke Papua setiap tahunnya. Namun harus selesaikan berbagai masalah yang dituntut masyarakat Papua, salah satunya kasus Paniai berdarah, 8 Desember 2014.

"Kasus Paniai berdarah, hingga kini Presiden sama sekali belum menyinggung sejauh mana upaya penyelesaiannya. Dalam kunjungan sebelumnya ke Papua beliau juga tidak menyinggung itu. Padahal ketika Natal bersama di stadion Mandala Jayapura, beberapa pekan usai kasus Paniai, Presiden Jokowi berjanji akan mengusut kasus itu," kata Decky Nawipa, Jumat (5/5/2017).

Menurutnya, kini beberapa pihak di Papua terus bertanya-tanya kapan kasus itu diungkap, terutama korban dan keluarga korban. Meski sebelumnya Kemenkopolhukam telah membentuk tim.

"Presiden jangan hanya sekadar berkunjung ke Papua. Janji yang pernah disampaikan presiden hingga kini tak ada realisasinya," ujarnya.

Katanya, program infrastruktur memang dibutuhkan masyarakat Papua. Namun proteksi terhadap orang asli Papua yang utama.

Dikatakan, aparat TNI/Polri yang selalu membuat masyarakat Papua tak nyaman. Padahal ada hal-hal yang bisa diselesaikan persuasif. TNI/Polri di Papua dinilai tidak menjaga nama baik negara. Akibatnya, Papua terus menjadi sorotan negara lain.

"Aparat keamanan yang merusak citra negara di mata masyarakat, bukan masyarakat Papua. Disayangkan lagi, institusi mereka seakan melindungi oknum anggotanya. Ini berarti institusi juga terlibat. Harusnya kalau memang oknum aparat keamanan salah, institusi harus menindak. Ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat," katanya.

Pihak DPR Papua sendiri ketika bertemu Duta Besar Hak Asasi Manusia (HAM) Belanda, Kees van Baar dan rombongan, Kamis (4/5/2017) petang menyampaikan sejumlah hal di antaranya masalah penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.

"Kami menjelaskan kondisi Papua kini. Penyelesaian pelanggaran HAM yang jalan di tempat, ruang demokrasi yang dibungkam dan kebebasan pers yang jauh dari harapan. Untuk penyelesaian HAM, kami sampaikan tidak satu pun pelanggaran HAM sampai ke pengadilan, kecuali kasus Theys Eluay. Itu pun pelaku justru diberi jabatan," kata Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. (*)

Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com