Demo damai AMP. |
Nabire -- Amerika Serikat dan Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dituding telah memainkan peran politik di atas tanah Papua di era 1960-an.
Rakyat Papua yang masih memiliki hak untuk menentukan nasibnya sebagai bangsa merdeka, namun karena kepentingan Amerika dan Indonesia sehingga pada 1 Mei 1963 Papua dimasukkan secara paksa oleh Indonesia.
Demikian diungkap Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua), Surya Anta jelang peringatan tahunan 1 Mei, kepada Jubi melalui keterangannya Minggu (30/4/2017) dari Jakarta.
Surya menjelaskan setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.
“Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua,” kata Surya Anta.
1 Mei 2017, lanjutnya, tepat 54 tahun Indonesia masih menunjukan watak kolonialisnya di Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi, termasuk perampasan sumber daya alam dan tanah-tanah adat yang dijadikan ladang investasi perusahaan-perusahaan Multi National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.
“Pembungkaman terhadap ruang demokrasi juga semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI dan Polri) dengan melarang kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua,” ujarnya.
Sementara ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Frans Nawipa menegaskan pihaknya bersama FRI-WP mendesak Indonesia dan PBB untuk segera berikan kebebasan menentukan nasib sendiri West Papua, yang ditekankan sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.(*)
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
0 komentar
Posting Komentar