RSF: Jokowi Belum Tepati Janjinya Bebaskan Pers ke Papua

ilustrasi kebebasan Pers di Papua.

Paris -- Organisasi perlindungan wartawan internasional, Reporters Without Borders atau Reporters Sans Frontières ( (RSF) menyoroti masih buruknya kebebasan pers di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah masih tertutupnya akses pers ke Papua.

Hal ini terungkap dalam laporan tahunan RSF tentang Indeks Kebebasan Pers tahun 2017 yang dilansir hari ini (27/04). Dalam laporan ini, terdapat 180 negara yang diberi peringkat.

Peringkat Indonesia membaik dari sebelumnya 130 pada tahun 2016 menjadi 124 pada tahun 2017. Skor globalnya juga membaik, dari 41,72 pada tahun 2016 menjadi 40,91 pada tahun 2017 (semakin kecil skornya, semakin baik kebebasan pers).

Meskipun demikian, dalam analisisnya, RSF justru memberikan kritik yang cukup tajam atas kebebasan pers di Indonesia yang masih berada di zona merah.

"Presiden Joko Widodo belum memenuhi janji kampanyenya," demikian RSF.

"Masa kepresidenannya terus ditandai oleh pelanggaran kebebasan media yang serius, termasuk kurangnya akses media ke Papua, dimana kekerasan terhadap wartawan lokal terus berkembang," lanjut laporan RSF.

"Wartawan asing dan domestik berisiko ditangkap dan disiksa jika mereka mencoba mendokumentasikan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan militer di sana."

Meskipun demikian, RSF memberikan catatan bahwa intimidasi dan bahkan kekerasan oleh militer terhadap wartawan yang mencoba meliput penyalahgunaan wewenang mereka tak hanya terbatas di Papua. Di daerah lain, menurut RSF yang mengutip laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hal semacam itu masih terus berlangsung.

Laporan RSF juga menggarisbawahi bahwa kelompok radikal agama juga merupakan ancaman terhadap kebebasan mendapatkan informasi. "Banyak jurnalis mengatakan mereka melakukan sensor sendiri untuk menghindari risiko melanggar UU Penistaan Agama dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)."

Dalam melakukan pemeringkatan, RSF menggunakan sejumlah kategori kriteria. Masing-masing adalah pluralisme, independensi media, lingkungan dan swasensor, kerangka legislatif, transparansi, infrastruktur dan penyalahgunaan kekuasaan.