Setelah Referendum New Caledonia, Apa yang akan Terjadi?

Nouméa -- Terobosan yang kuat dalam referendum kemerdekaan - penentuan nasib sendiri di New Caledonia (Kanaky), yang dilihat mempertahankan Prancis, dan sebagian menolak, mengingat konteks referendum kedua.

Berikut adalah konsekuensi politik dan pelajaran utama yang dapat diambil dari pemungutan suara bersejarah ini:

Apa yang akan Terjadi dalam Bulan Mendatang?

Pada pertengahan Desember, Perdana Menteri Edouard Philippe akan bertemu komite penandatangan perjanjian Noumea di Paris "untuk secara kolektif menarik kesimpulan dari referendum".

Perdana Menteri Francis, Edouard Philippe.

Lima bulan kemudian, pada Mei 2019, pemilihan provinsi akan diadakan di New Caledonia, yang akan memperbarui wakil-wakil terpilih dari tiga provinsi (Selatan, Utara dan Kepulauan) serta mereka dari Kongres, yang memilih pemerintah kolegial (bersifat seperti teman sepekerjaan).

Pada saat pemilihan ini, ada sedikit kemungkinan bahwa diskusi tentang masa depan institusional akan maju.

Saat ini, mereka yang pro-kemerdekaan memiliki 25 pejabat yang terpilih pada total 54 di Kongres.

Untuk meminta organisasi referendum kedua atau ketiga, perlu, sesuai dengan perjanjian Nouméa yang ditandatangani pada tahun 1998, untuk menyatukan sepertiga dari perwakilan terpilih pada Kongres, yaitu 18 yang terpilih. Sejak hari Minggu, para pemimpin FLNKS mengulangi bahwa mereka berniat "untuk pergi ke akhir proses dekolonisasi" dari perjanjian.

Jika kasusnya ini, maka jajak pendapat ini bisa dilakukan pada tahun 2022.

Partisipasi yang Kuat

Dengan tingkat 80,63% dari pemilih, referendum mencapai tingkat partisipasi yang pernah dilihat di Nusantara, lebih tinggi dari yang tercatat pada bulan November 1998 dalam sebuah referendum untuk meratifikasi Nouméa Accord (74.23%).

Mobilisasi ini menandai kegagalan Partai Buruh (kemerdekaan) yang telah diserukan untuk menjauhkan diri dari apa yang ia sebut sebagai "lelucon". Di Ouvie, sebuah pulau masih dirusak oleh penyanderaan dan serangan berdarah di gua pada tahun 1988, di mana partai ini mapan, tingkat partisipasi adalah salah satu yang terendah di seluruh negeri, dengan 59,40 % pemilih.

(Lihat ini: Ibrahim Peyon: 6 Hal Ini Penyebab Kekalahan Kaum Pro Referendum Kemerdekaan Kanaky)

Secara lebih luas, tingkat partisipasi di Kepulauan Loyalitas adalah yang terendah dari ketiga Provinsi, jauh di bawah rata-rata, dengan 58,89%. Hal ini sebagian dijelaskan oleh kekhawatiran dalam transmisi proksi pemilih di provinsi ini, banyak di antaranya lebih banyak tinggal di Nouméa.

Mobilisasi Kanaky yang Luar Biasa

Sementara selama kampanye, kubu pro-kemerdekaan sendiri takut pantangan yang kuat di jajaran mereka dalam terang apa yang telah diamati pada jajak pendapat sebelumnya (sekitar 40%), justru sebaliknya.

"Mobilisasi yang kuat dari komunitas kemerdekaan Kanak yang telah mempersempit kesenjangan, " kata Pierre-Christophe Pantz, PhD dalam geopolitik.

Menurut Patrick Jean, mantan profesor hukum yang mengkhususkan diri dalam perjanjian Nouméa,

"Ini adalah suara masyarakat di antara Kanaky dan sebaliknya ada (juga) non Kanak", artinya orang di New Caledonia asal Eropa, Asia, Wallisian atau Tahiti.

(Baca ini: 3 Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana)

Menurut angka resmi, daftar pemilihan khusus untuk konsultasi (LESC) termasuk minimum 46% dari Kanaky. Dengan 43,6% suara, penduduk pribumi New Caledonia memilih hampir seluruhnya untuk kemerdekaan.

Kekuatan Laporan yang Dimodifikasi akan Lulus di Masa Mendatang

Sebagian berpendapat yang dilakukan sebelum jajak pendapat memprediksikan kekalahan dari kubu pro-kemerdekaan, berkisar antara 25 hingga 37%. Kaum nonpro-merdeka bertaruh pada kemenangan luas untuk meyakinkan melepaskan organisasi pro-referendum 2 dan 3 pada penentuan nasib sendiri di tahun 2022.

Menurut Pierre-Christophe Pantz, "jelas bahwa kita tidak membahas dengan cara yang sama ketika kita melakukan 43% daripada 30%". "Ini akan memaksa nonpro-kemerdekaan untuk meninjau kembali salinan mereka."

"Saya berharap banyak menyenangkan untuk Emmanuel Macron dan Edouard Philippe untuk meyakinkan FLNKS untuk mengesampingkan referendum lain, dengan pemilihan provinsi Mei 2019. Posisi akan mengeras terutama sisi Loyalis," kata pakar Patrick Jean .

"Para kubu pro-kemerdekaan dapat keluar dari pemilihan ini dengan tenang karena mereka harus mengatakan bahwa dengan demografi yang menguntungkan mereka, mereka dapat menang".

(Simak juga: Referendum Kanaky 4 November 2018, Opsi Merdeka: 43,60% - Opsi tidak: 56,40%)

Untuk Louis Mapou, ketua kelompok UNI-FLNKS di Kongres, "kubu pro-kemerdekaan bahkan lebih termotivasi dari sebelumnya untuk meminta referendum kedua dan ketiga. Besok, pengantin wanita akan mempersiapkan untuk itu untuk menjadi lebih baik di tahun 2020." .


Posted by: Admin
Copyright ©L'Obs "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com