KNPB dan Mahasiswa Anti Militerisasi : Penyisiran TNI/Polri Jangan Korbankan Rakyat Sipil

Masyarakat di salah satu distrik di Kabupaten Nduga (ist).

Jayapura -- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan mahasiswa anti militerisasi menilai pihak TNI dan Polri dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata yang disebut sebagai TPN/OPM mengabaikan keselamatan warga setempat.

Hal ini, menurut KNPB terjadi dalam operasi pengejaran TPN/OPM di Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, Mimika dan Lani Jaya.

(Baca ini: Ini Hasil Kongres II KNPB)

Ketua KNPB Pusat, Agus Kossay kepada wartawan mengatakan sebagian rakyat Papua yang daerahnya menjadi lokasi pengejaran (penyisiran) trauma dan lari ke hutan untuk menyelamatkan diri.

“Penyisiran TNI/Polri jangan korbankan rakyat sipil. Dan harta kekayaan masyarakat menjadi korban” kata Kossay, Senin (12/11/2018) di Kantor Redaksi Jubi.

Menurut Kossay, karena aparat keamanan tidak menemukan kelompok TPN/OPM, lalu mereka melampiaskan emosinya pada benda-benda milik masyarakat setempat.

“Karena itu pihak keamanan harus jeli melihat persoalan ini. Jangan karena ini lalu rakyat menjadi korban di atas tanah leluhurnya,” kata Kossay.

Lanjutnya, rakyat Papua saat ini tinggal sedikit dan jika operasi seperti itu terus dilakukan lama kelamaan rakyat Papua akan habis di tanahnya sendiri.

“Kami menolak dengan tegas rencana Bupati Ndugama membangun Polsek dan pos TNI/Polri. Dan kami secara tegas minta kepada pemerintah daerah sebagai wakil rakyat menyuarakan situasi riil yang ada di Nduga dan harus berpihak pada rakyat,” tambah Kossay.

Kossay juga kembali menegaskan sikap KNPB yang selama ini menuntut pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk melakukan penentuan nasib sendiri.

“Hentikan baku tembak antara TPN/OPM dan aparat keamanan Indonesia, tarik aparat keamanan Indonesia dari Papua dan berikan rakyat Papua kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri,” ujar Kossay.

Lanjutnya, KNPB menolak tindakan penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan indonesia terhadap rakyat sipil di wilayah Lanni Jaya, Nduga dan Timika. Karena itu pemerintah daerah Lanny Jaya, Nduga, dan Mimika wajib memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dari operasi yang dilakukan aparat keamanan.

(Simak juga: Posisi Victor Yeimo kini Jubir Internasional)

Kapolda Papua, Irjen Polisi Martuani Sormin yang memimpin langsung pengejaran terhadap kelompok bersenjata pimpinan Purom Wenda di Lanny Jaya mengatakan operasi pengejaran yang disebut operasi penegakan hukum tersebut sebagai bentuk keseriusan Polri, khususnya Polda Papua menangani kelompok bersenjata.

"Kelompok Purom Wenda tak boleh semena-mena terhadap masyarakat. Polri akan terus melakukan pengejaran. Selama ini kami telah melakukan upaya persuasif melalui tokoh masyarakat, tapi kelompok itu tak menanggapinya," kata Irjen Pol Martuani Sormin, pekan lalu.

Ia meminta masyarakat di wilayah itu beraktifitas seperti biasa, sebab aparat keamanan berjaga wilayah tersebut untuk menjamin keselamatan masyarakat. (*)


Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com