Sekarang, Waktunya untuk West Papua!

Tahun lalu, Pengacara HAM Internasional, Melinda Janki mengatakan "Ini bukan masalah jika tetapi ketika orang Papua Barat akan diberikan tindakan penentuan nasib sendiri yang sebenarnya."

Dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan, upaya diplomasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mereka telah memposisikan untuk membuat beberapa keuntungan politik baru menuju tujuan akhir kemerdekaan West Papua.

West Papua tidak pernah lebih dekat untuk mengubah skala keadilan di Melanesia daripada sekarang. Dua belas bulan ke depan adalah saat yang penting untuk mengumpulkan dukungan penting bagi hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua di Majelis Umum PBB.

Waktu bagi Bangsa Pasifik untuk mengambil sikap publik telah tiba!.

Minggu ini para pemimpin yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) akan berkumpul di Nauru untuk membahas regionalisme Pasifik. Slogan resmi untuk pertemuan tersebut adalah “Membangun Pasific yang Kuat: Orang-Orang Kita, Kepulauan Kita, Kehendak Kita.” Waktu akan segera mengatakan apakah solidaritas Pasifik adalah nilai sejati orang-orang atau sekadar titik pembicaraan kepemimpinan modern yang sulit dipahami.

Agenda 2018, forum akan mencakup diskusi tentang keamanan regional, keamanan lingkungan, dan perubahan iklim. Kasus West Papua adalah salah satu contoh paling relevan dari apa yang dapat terjadi ketika ada kekurangan solidaritas dan fokus regional. Di kawasan regional Melanesia, keamanan terancam oleh kehadiran pihak Indonesia, yang merupakan negara Asia Tenggara yang tengah bermain pengaruhnya melalui keuangan mereka di seluruh Pasifik.

Menurut Juru Bicara Free West Papua Campaign - Nederland, Raki Ap, mengatakan:

“Ketika menyangkut keamanan lingkungan dan perubahan iklim, Pasifik harus menyadari bahwa Indonesia menyebabkan kerusakan ekologi yang sangat besar di Melanesia - West Papua. Kebijakan pemerintah yang merusak dan kurangnya pengawasan terhadap pencemar kotor yang mengekstraksi sumber daya alam membuat kontribusi besar terhadap perubahan iklim setiap tahun. Forum ini harus mengatasi keserakahan kekuatan asing yang tak pernah puas di West Papua, dan di seluruh Pasifik atau jika tidak, maka tanah air kita akan segera lenyap".

"Sudah saatnya untuk mengurangi kerusakan masa lalu dan menetapkan kursus baru untuk orang-orang kita. "

Dukungan untuk West Papua

Salah satu sekutu terkuat untuk terlibat dalam forum tentang West Papua adalah Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah di Kepulauan Pasifik (PIANGO). Jaringan kepemimpinan PIANGO adalah mitra integral dalam pembentukan ULMWP.

Selama beberapa tahun berturut-turut, PIANGO telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong anggota forum (PIF) untuk memasukkan isu-isu dekolonisasi dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua untuk agenda pertemuan.

Mereka juga mendorong agar ULMWP diberi tempat yang tepat di meja Pasifik sebagai anggota penuh dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Vanuatu juga memimpin negara-negara Pasifik sebagai contoh bintang solidaritas Pasifik dengan berkomitmen untuk mengatasi penentuan nasib sendiri West Papua melalui PBB. Selama pertemuan di Samoa bulan lalu (10/08), Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu mengumumkan, ia berniat untuk menyerahkan resolusi yang menyerukan agar West Papua ditorehkan dalam daftar dekolonisasi PBB melalui Majelis Umum PBB.

Dia juga menegaskan kembali bahwa, Perdana Menteri Vanuatu; Charlot Salwai akan secara resmi menyajikan rancangan resolusi mereka ke Forum Kepulauan Pasifik (PIF) selama pertemuan puncak di Nauru (8/09).

Baca berikut ini:

Beberapa negara Pasifik tetap berada di daftar wilayah non-pemerintahan sendiri dalam PBB. Kebenaran yang tidak menyenangkan dari dekolonisasi telah memudar dari dialog internasional dan agenda pertemuan, tetapi Vanuatu mengambil pendirian yang berani untuk West Papua agar dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar dekolonisasi untuk diberikan suara yang diawasi secara internasional, pada kemerdekaan yang ditolak untuk tetangga sesama Melanesia lebih dari 56 tahun.

Sikap Papua New Guinea (PNG) dan dukungan dari Fiji untuk West Papua masih tergantung pada keseimbangan.

Baca ini:

Dalam Minggu ini, Pemimpin oposisi Fiji, Ro Teimumu Kepa dengan keras memanggil Perdana Menteri Frank Voreqe Bainimarama atas ketidakkonsistenan antara seruannya untuk solidaritas Melanesia dan kurangnya tindakan untuk West Papua.