Timika -- Pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua Mgr John Philip Saklil tegas menolak program transmigrasi di wilayah Papua termasuk di Kabupaten Mimika dengan alasan apapun juga untuk kepentingan pemekaran.
“Gereja prinsipnya tidak setuju dengan program transmigrasi bukan hanya di Mimika tapi juga di seluruh tanah Papua,” kata Uskup John di Timika, Jumat (31/8).
Pernyataan Uskup itu menanggapi rencana Pemerintah Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika terkait rencana program transmigrasi di wilayah Distrik tersebut untuk percepatan pembangunan dalam rangka rencana pemekaran Kabupaten Mimika Timur dengan menyiapkan lahan transmigrasi seluas 25 hektare.
Menurut Uskup, program transmigrasi di Papua tidak menjawab persoalan masyarakat lokal, melainkan sebaliknya akan menyebabkan masyarakat lokal tergusur.
“Aneh jika program transmigrasi dianggap sebagai solusi sebab itu yang menyebabkan kerusakan sumber-sumber hidup masyarakat lokal. Dusun-dusun masyarakat lokal habis. Bahkan Gubernur Papua terpilih, Lukas Enembe dalam kesempatan lain menyatakan menolak program transmigras.
Penolakan itu dilakukan lantaran program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dimana kata Uskup, orang asli Papua akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Akibatnya, timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat asli Papua dan non Papua.
(Baca ini: Astaga !!! Orang Papua sedang Menjadi Minoritas di Tanah Sendiri)
Ia mengatakan yang perlu dilakukan Pemerintah adalah membuat program agar masyarakat lokal bisa sehat dan banyak anak, pendidikan dan kesehatan mereka diperhatikan dengan baik sebab transmigrasi tidak bisa menjawab persoalan itu. Selanjutnya dana yang besar untuk program transmigrasi menurut Uskup, lebih bijak jika digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat lokal.
“Begitu gampang orang menganggap orang Papua atau orang lokal bisa dibangun dengan transmigrasi, padahal tidak. Nyatanya, walaupun sejumlah besar pembangunan di Papua dirancang oleh Jakarta, tetapi Jakarta sendiri kurang memberikan perhatian serius terutama dalam hal fundamental seperti pada persoalan perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber hak hidup masyarakat lokal,” tuturnya.
(Baca juga, ini: Data BPS: Penduduk Asli Jadi Minoritas di 5 Wilayah Papua)
Uskup juga menyoroti fenomena penjualan tanah oleh transmigran sebagai kegagalan program transmigrasi. Menurutnya, realitas penjualan tanah yang dilakukan oleh transmigran adalah isyarat bahwa Pemerintah bukan hanya gagal menyiapkan mereka sebelum dikirim tetapi juga Pemerintah terkesan memungut begitu saja orang di pinggir jalan lalu dikirim ke Papua.
“Kalau para transmigran dikirim agar masyarakat lokal bisa belajar dari mereka, apa yang harus dipelajari oleh orang Papua dari mereka yang dipungut di pinggir jalan untuk ikut program transmigrasi,” katanya.
“Seharusnya tanah yang diberikan itu diolah. Jika tidak diolah maka dikembalikan kepada masyakat lokal bukan dijual bahkan dengan nilai miliaran rupiah,” ucapnya lagi.(*)
(Lihat ini: 5 Suku di Kabupaten Keerom Papua Punah)
Copyright ©Sinar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Home /
Aneh /
Berita /
Fenomena /
Islami /
Kabar /
Khasanah /
Ragam /
Terbaru /
Terkini /
Unik /
Di Nilai Tidak Beri Solusi, Program Transmigrasi di Tolak Uskup Timika
Minggu, 02 September 2018
Di Nilai Tidak Beri Solusi, Program Transmigrasi di Tolak Uskup Timika
Share this
Related Articles :
Sidang Legislatif ULMWP: Undang-Undang Dasar Sementara Disahkan! FOTO: Pimpinan Dewan Legislatif ULMWP (ist) No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Bocoran informasi dari lingkaran dalam U ...
Mau Tidak Mau, Suka atau Tidak Suka, TPNPB Harus Berada Dibawah Payung ULMWP ...
ULMWP Otoritas Bangsa Papua Menuju Negara West Papua FOTO: Para pemimpin perjuangan kemerdekaan West Papua dalam pertemuan Evaluasi Tahunan dan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ...
Tiga Racun dalam Papua Merdeka (1) Gambar ilustrasi No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Jenderal WPRA Amunggut Tabi dalam salah satu pengarahan kepada pas ...
Saatnya ULMWP Harus Merespon Tangisan Rakyat West Papua FOTO: Selasa, (20/10), Port Numbay - West Papua, Komite Legislatif (ULMWP) United Liberation Movement for West Papua secara res ...
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Paling Dilihat
-
Pemandangan Kota Manokwari dari kejauhan. Manokwari -- Siapa yang tidak mengenal Kabupaten Manokwari? Ibu kota Provinsi Papua Bar...
-
Tan Malaka merupakan tokoh yang dikenal atas pemikiran revolusioner berhaluan kiri. Tan Malaka atau Sultan Ibrahim dengan gelar Datuk Tan ...
-
Tips Cara Sukses Budidaya Ikan Lele Cepat Panen di Kolam Terpal - Apakah Anda tertarik bisnis lele? Kenapa tidak segera terjun ke bisnis ini...
-
Pejabat eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) antara lain Rex Rumakiek (kiri), Benny Wenda (tengah) dan Paula Ma...
-
Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Charlot Salwai (©2019 Getty Image s ) PORT VILA, Vanuatu - Pemimpin blok Oposisi Vanuatu, MP Ismae...
-
Gemariau.com - PSSI akhirnya memutuskan tujuh klub yang sempat vakum bisa kembali berkompetisi di Indonesia musim depan. Salahnya adalah ...
-
Pemukiman Rainbow di Port Moresby, Papua Nugini, tempat para pengungsi West Papua tinggal selama bertahun-tahun. Foto: RNZI/Johnny Bla...
-
KOKIBU - Selamat Pagi... Jika Anda Ingin membaca artikel ini lebih lanjut, silahkan klik link judul diatas atau kunjungi langsung di http:...
-
KOKIBU - Selamat Siang... Jika Anda Ingin membaca artikel ini lebih lanjut, silahkan klik link judul diatas atau kunjungi langsung di http...
-
Yonas Masoka & Frits Ramandey. Keluarga Nilai Pemerintah dan Komnas HAM Bungkam Jayapura -- Hari Sabtu (10/11), sudah 17 tah...
0 komentar
Posting Komentar