Petisi "Internationally Supervised Vote for West Papua"

Spanduk dukungan rakyat West Papua terhadap Internationally Supervised Vote.

Jayapura, WANI -- Deklarasi "West Papua Call for an Internationally Supervised Vote" yang dilakukan oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Westminster London pada 3 Mei 2016, saat ini tengah menggalang dukungan melalui penandatangan petisi Manual maupun Global.

Petisi Global

Penggalangan penandatangan petisi Global diluncurkkan pada 24 Januari 2017 lalu melalui situs organisasi avaaz.org, dengan judul “Help to end the genocide in West Papua”. Jangka waktu penandatanganan dibuka sejak peluncuran hingga bulan Agustus 2017 mendatang dengan target awal 10.000 penandatangan. Sejak petisi ini diluncurkan, hanya dalam waktu satu hari, jumlah penandatangan telah mencapai 3000 tanda tangan. Hasil pantauan kami (WANI), penandatangan datang dari dunia Internasional maupun dalam negeri termasuk dari kalangan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya setelah petisi Global ini dikumpulkan, kemudian akan dibawa berenang oleh tim Swim for West Papua (Berenang untuk West Papua) sejauh 69 km menyeberangi Danau Geneva untuk menyerahkannya langsung ke tangan Sekjen (PBB) Antonio Guterres di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa, Jenewa-Swiss.

Untuk wilayah Indonesia, pembungkaman akar permasalahan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap wilayah Papua, sejak tahun 1961 hingga kini masih terus berlanjud, dengan maksud salah satunya adalah menghindari pantauan dunia Internasional maupun dalam negeri atas semua pelanggaran yang dilakukannya.

Tindak lanjud dari pembukaman tersebut, ketika link petisi “Help to end the genocide in West Papua” ini diluncurkan, hanya dalam waktu 1/2 hari kemudian, situs avaaz.org telah diblokir langsung oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo).

Meskipun Indonesia telah memblokir situs tersebut, namun hingga saat ini April 2017, jumlah tanda tangan telah mendekati 30.000, dengan total 26.000 tanda tangan.

Petisi Manual

Mengingat pentingnya rakyat West Papua mendukung Deklarasi Westminster tentang Internationally Supervised Vote, penandatangan petisi manual di Papua telah dibuka secara resmi dan dideklarasi oleh Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yakni: West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Negara Republik Federal Papua Barat (NFRPB) pada tanggal 5 April 2017 lalu di Perumnaas III Waena, Jayapura - Papua.

Deklarasi petisi manual Nasional Dewan Komite ULMWP 5 April 2017 di Jayapura, Papua.

Dengan demikian, maka penandatangan petisi tersebut telah dibuka secara resmi untuk umum, dan saat ini penggalangan sedang dijalankan oleh panitia diseluruh pelosok bumi Cenderawasih (Papua), mulai dari Merauke hingga Sorong.

Tentang Petisi #Internationally Supervised Vote for West Papua

Deklarasi "West Papua Call for an Internationally Supervised Vote" ini dilakukan oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Westminster London pada tanggal 3 Mei 2016 lalu.

Dalam kegiatan ini, Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn dan mantan Uskup Oxford Lord Harries dari Pentregarth turut menghadirinya.

Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn dalam kesempatan tersebut menyerukan dukungan atas digelarnya referendum untuk West Papua (Papua) dibawa pengawasan Internasional (PBB).

Dilansir Tempo.co, pemimpin partai oposisi ini mengatakan sudah saatnya rakyat Papua mampu membuat pilihan sendiri tentang masa depan politik mereka.

"Mari kita memberikan dukungan kepada rakyat West Papua untuk membuat pilihan tentang sistem pemerintahan yang mereka inginkan untuk mereka hidup," katanya dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri juga sejumlah tokoh, seperti Perdana Menteri Tonga Samuela Akilisi Pohiva; perwakilan Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk Papua Barat, Rex Horoi serta Benny Wenda, perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP); serta beberapa anggota parlemen Inggris.

Pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Westminster London pada tanggal 3 Mei 2016.

Pertemuan ini sempat mendapat sorotan dari beberapa pihak, ketika Corbyn menyeruhkan dukungan untuk rakyat West Papua menentukan nasib sendiri. Tidak hanya itu, tanggapan terhadap hasil dari deklarasi tersebut terus berlanjut hingga, pada 24 Januari 2017 ketika Kampanye Free West Papua meluncurkan Petisi Global melalui situs avaaz.org pun diblokir di Indonesia oleh Kominfo.

Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni ketika dikonfirmasi kepada WANI melalui pesan singkatnya mengatakan bahwa, tujuan dari Deklarasi Westminster tentang Internationally Supervised Vote, meminta kepada Internasional untuk melakukan pengawasan status politik di West Papua.

Lanjunya, kemudia Internationally Supervised Vote meluncurkan petisi global pada 24 Januari 2017 di UK, tujuannya adalah guna mendukung deklarasi Westminster, yang kemudian dilanjutkan oleh rakyat rakyat Papua melalui Dewan Kamite ULMWP.

Dewan Kamite ULMWP deklarasi petisi manusal nasional pada tanggal 5 April 2017 di Jayapura, Papua.

Dewan Kamite ULMWP menjelaskan kepada rakyat West Papua bahwa, perjuangan status politik West Papua tidak bersandar kepada para politisi dunia, namun perjuangan politik West Papua mengajarkan kepada Dunia tentang akar masalah, agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.