 |
| Lakius Peyon didampingi istri saat menerima ucapan selamat dari masyarakat usai dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Bupati Yalimo. |
Jayapura – Langkah awal yang akan dilakukan Bupati Kabupaten Yalimo, Lakius Peyon usai dirinya dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe menggantikan almarhum Er Dabi, yakni akan mendata ulang kependudukan yang ada di Kabupaten Yalimo.
“Paling pertama yang saya lakukan tahun ini, memastikan penduduk orang Yalimo. Kami gunakan sistem program E-KTP. Di Yalimo, kami sudah mulai jalan, sementara kami akan selesaikan. Target kami pada Juni 2017 ini, data penduduk sudah selesai. Nah, dengan begitu anggaran harus berbasis jumlah manusia,” jelas Lakius.
Mengapa hal ini yang pertama dilakukan, sebab menurut Lakius, persoalan data kependudukan yang dimiliki beberapa kabupaten yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua, termasuk di Kabupaten Yalimo, memang masih harus diperbaiki lagi.
“Sebab data ini masih diragukan kebenarannya, seperti yang disampaikan Pak Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya saat pelantikan tadi,” katanya kepada wartawan usai dirinya dilantik menjadi Bupati Kabupaten Yalimo, di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis, 20 April 2017.
Ketika data yang sangat diragukan dijadikan acuan menyusun program pembangunan, kata Lakius, tentu hal itu salah. “Sehingga kami itu sulit mengukur IPM, termasuk sulit mengukur angka kemiskinan itu turunnya kapan dan berapa digit turun. Itu sulit diukur karena mengacu pada data penduduk yang salah,” jelasnya.
Menurut Lakius, pemerintah kadang-kadang mengejar DAU yang besar dan menaikkan angkanya, sementara akibat membiayai data fiktif ini, maka itu jumlah anggarannya jauh lebih besar dari DAU yang didapat. “Sehingga saya pikir jangan kami dapat sesuatu DAU sedikit, tapi pembiayaan terlalu besar, maka ini kami efektifkan,” jelasnya.
Adanya pendataan penduduk yang benar, kata Lakius, maka nantinya akan ketahuan orang asli Yalimo ada di titik mana saja dan bisa dipetakan dengan baik. Sehingga nantinya bisa dihitung, misalnya jalan ada berapa kilo dan butuh berapa untuk sampai di titik A, B, atau C.
“Jika misalnya kami butuhkan sekitar 300 kilo atau mungkin ada sekitar lima ruas jalan. Inilah yang kami targetkan untuk dicicil tiap tahun anggaran pengerjaannya. Misalnya, tahun pertama berapa kilo dan tahun berikutnya berapa kilo. Jadi empat tahun itu, kami sudah bisa ukur pencapaiannya sampai di mana,” jelas Lakius.
Selain itu, kata Lakius, persoalan pendidikan dan kesehatan juga sama, yakni dua bidang ini juga bermasalah terkait datanya. “Sehingga kadang-kadang pemerintah menganggarkan dana tanpa data yang jelas. Makanya, siklus ini harus diubah,” katanya.
Menurut Lakius, yang perlu sekarang dilakukan pihkanya yakni membangun data yang jelas. “Jadi ada semacam roadmap pendidikan dan kesehatan yang perlu. Itu akan memberi gambaran misalnya kebutuhan untuk rumah guru sekian, gedung sekolah sekian, dan prasarana pendidikan sekian. Roadmap inilah yang akan memberikan kami gambaran jelas,” paparnya.
“Jika tak ada data, buat perencanaan anggaran pasti salah. Kadang-kadang saya itu heran, misalnya mau bangun air bersih, orang sudah langsung tentukan anggaran dibutuhkan. Misalnya Rp5 miliar, tapi nyatanya hanya terpakai Rp1 miliar. Karena anggarannya lebih, mereka tambah meterannya. Ini perencanaan anggaran salah akibat data lemah. Jadi ada pemborosan terjadi disitu,” jelas Lakius menambahkan.
Copyright ©Kabar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
0 komentar
Posting Komentar