Ketua ULMWP: Pemimpin Politik Indonesia Terus Mendustakan Genosida

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpose dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Verdana Depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

STATEMENT | Pemerintah Indonesia telah menjadi negara paria internasional, membunuh orang Papua dengan impunitas dan kemudian menyangkalnya dengan mengakatan tidak pernah terjadi. Pembunuhan, penipuan, dan propaganda yang berasal dari tingkat tertinggi Negara Indonesia menggambarkan kebutuhan mendesak akan perhatian internasional. Tidak ada lagi penundaan: Indonesia harus mengikuti seruan dari 79 negara dan mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua sekarang juga.

Pembunuhan terbaru terjadi pada 26 Februari. Kehidupan West Papua yang diambil oleh rezim kolonial adalah seorang ibu berusia 25 tahun, Weslina Tabuni, yang ditembak mati di Nduga oleh militer Indonesia. Seorang pria berusia 20 tahun juga ditembak di tulang rusuk.

Seperti biasa, militer Indonesia menyalahkan orang Papua bersenjata atas kekerasan tersebut, berusaha untuk membenarkan pembunuhan Indonesia dan melegitimasi militerisasi yang dilakukan di wilayah tersebut. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh pembela HAM setempat, Weslina Tabuni tidak ada hubungannya dengan pasukan bela diri West Papua. Dia baru saja menjalani harinya ketika hidupnya berakhir beberapa dekade sebelum waktunya.

Weslina Tabuni hanyalah salah satu dari 243 orang, termasuk 110 anak-anak, yang telah tewas dalam operasi militer di Kabupaten Nduga sejak Desember 2018. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki keluarga, memiliki kehidupan, hanya ingin hidup dalam damai. Mereka dibunuh oleh pendudukan kolonial yang brutal yang mereka derita, dan tidak melakukan apa pun untuk mewujudkannya. Orang-orang sekarang takut pergi ke kebun mereka, mengunjungi keluarga mereka atau pergi ke gereja. Indonesia telah menciptakan rezim teror di West Papua.

Dari Desember 2018 hingga hari ini, operasi militer terus berlanjut dan diperluas. Pada 18 Februari, anak 11 tahun Melki Tipagau dibunuh oleh militer Indonesia di Kabupaten Puncak Jaya. Operasi militer ini bukan hal baru bagi orang Papua, tetapi telah berlangsung sejak pendudukan ilegal negara dimulai pada tahun 1963. Ratusan ribu dari kita telah mati seperti ini.

Hanya dua minggu yang lalu, komisi hak asasi manusia resmi Indonesia, yakni Komnas HAM merilis temuannya ke dalam Pembantaian Paniai 2014, ketika lima anak sekolah Papua ditembak mati sementara secara damai berdemonstrasi menentang pemerintahan Indonesia. Komisi menemukan bahwa pasukan Indonesia telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan", membunuh dan menyiksa demonstran dan anak-anak.

Pemerintah Indonesia merespons dengan menyangkal temuan, mengklaim bahwa, "Tidak ada perintah langsung dari mereka yang bertanggung jawab". Pada kenyataannya, sebuah pesanan yang dikirim melalui radio menyatakan, "Jika massa menawarkan perlawanan lebih dari tiga kali, tembak mereka mati".

Demikian pula, Indonesia telah menindak gerakan perlawanan Papua yang damai. Sementara mereka yang secara rasial menyerang mahasiswa Papua di Surabaya pada bulan Agustus 2019 berhasil lolos, para korban dan mereka yang menentang rasisme telah ditangkap dan didakwa dengan tuduhan makar. Sekarang ada 57 tahanan politik setelah Pemberontakan di West Papua pada 2019.

Ketika Presiden Widodo diberikan informasi ini, diverifikasi oleh pembela hak asasi manusia setempat dan yang lainnya, mengenai kematian di Nduga dan tahanan politik, tim dari Jokowi menyebut informasi itu "sampah".

Presiden Widodo dan timnya adalah penyangkal genosida. Mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di West Papua, kejahatan yang diakui oleh penyelidik resmi Indonesia sendiri, dan kemudian mereka menyangkal hal itu pernah terjadi. Mereka berdiri di barisan panjang para tiran sejarah, dari Pinochet hingga Idi Amin. Orang-orang Indonesia menyadari kebrutalan para penguasa mereka dan akan semakin melawan mereka, seperti yang mereka lakukan terhadap Suharto pada tahun 1998.

Pejabat setingkat Kepala Negara, Menteri Luar Negeri dan Ambasador dari 79 Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT-ACP) di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. 79 negara 100% telah menyetujui resolusi West Papua, Desember 2019.  

Pembunuhan ini, dan penyangkalan genosida oleh otoritas tertinggi di Indonesia - yang telah berlangsung selama hampir enam dekade - adalah alasan mengapa ULMWP menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi wilayah tersebut. Inilah sebabnya mengapa seruan itu didukung oleh 18 negara dalam Forum Kepulauan Pasifik, dan 79 negara dalam Kelompok Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik. Kebutuhan akan keterlibatan internasional yang mendesak sudah jelas. Tanpanya, kelangsungan hidup rakyat saya dalam bahaya.


Benny Wenda
Ketua
ULMWP


Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com