Sesi dialog antara pemimpin PIF dengan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil - Pasifik, Rabu (14/08/2019). Foto. Kesekretariatan PIF |
FUNAFUTI, Tuvalu - Hari kedua Rabu (14/08) pertemuan PIF di Tuvalu, pemimpin Forum bertemu dan berdialog dengan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam sesi ini agenda West Papua mencuat.
Perdana Menteri Tonga Hon. Akilisi Pōhiva tantang seluruh seluruh pemimpin Forum Kepulauan Pasifik maupun organisasi sipil yang ikut sesi ini.
"Di mana persatuan dan solidaritas, apa artinya 'Meninggalkan Yang Tak Tertinggal' bagi Anda? kapan kita akan mengatakan CUKUP?," tanya PM Tinga kepada forum, (14/08).
Lanjut PM Tonga, pemimpin harus bersatu dalam solidaritas dan berdiri dengan West Papua.
"Berapa lama kita harus menunggu solusi? Indonesia sangat kuat, mereka bisa menantang siapa pun. Dimana perasaan kepemimpinan Anda? dan Di mana hati Anda?," tandas Hon. Akilisi Pōhiva.
"Ini waktunya aksi untuk menghentikan kekerasan terhadap orang West Papua. Apakah kita menunggu sampai suhunya tinggi? Jika kita akan membahas ini di forum berikutnya, [sesungguhnya] ada sesuatu yang salah dengan diri kita"
Baca ini:
- Sarapan Pagi, PM Solomon dan PM Papua Nugini Diskusi Soal West Papua
- Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua
Samoa Amerika yang adalah negara anggota PIF juga dikabarkan, telah menegaskan posisinya untuk West Papua.
"Samoa ingin pemimpin Pasifik meninjau posisi West Papua. Tidak ada yang bergerak sejak posisi pimpinan Forum pada tahun-tahun sebelumnya. Masalahnya tidak dapat diabaikan lagi, ketika orang West Papua sekarat," tegas Perdana Menteri Samoa, Hon. Tuilaepa Malielegaoi
Lihat ini: (Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu)
Dalam sesi dialog dengan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik ini, mereka membawa beberapa agenda untuk didialog-kan dengan pemimpin PIF, antara lain; 1). Moratorium penambangan dasar laut 10 tahun, 2). Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pasifik, 3). Perubahan Iklim, dan 3). West Papua.
Berikut ini adalah poin seruan yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik kepada Pemimpin Forum Pasifik:
- Pimpinan Forum Pasifik memanggil Indonesia agar segera mengizinkan akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB dan pelapor khusus PBB ke West Papua.
- Pimpinan Forum Pasifik diminta untuk meminta Indonesia segera membuka akses bagi wartawan independen ke wilayah tersebut, sehingga komunitas internasional dapat menilai dengan lebih baik situasi hak asasi manusia yang sedang berlangsung di West Papua.
- Pemimpin Forum Pasifik segera mendukung Resolusi PBB untuk memasukkan West Papua pada Daftar Dekolonisasi PBB.
Posted by: Gun Fo
Copyright ©tabloid-wani.com/viaPIF "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
0 komentar
Posting Komentar