SHDRP: Ketua ULMWP Segera Instruksikan Biro Politik dan Komite Aksi Turun Jalan

Ketua Solidaritas Hukum dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP, Usman Yogobi. (Img. NabireNet)

Jayapura, -- Menjelang pemberian penghargaan 'Freedom of Oxford' kepada Mr. Benny Wenda pada 17 Juli 2019, ketua Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Usman Yogobi meminta kepada Ketua ULMWP, untuk disampaikan kepada biro Politik maupun komite aksi ULMWP untuk dilakukannya sebuah aksi demo damai menjemput pemberian penghargaan tersebut.

Hal itu disampaikan Usman pada Senin, (15/07/2019) melalui media.

"Tuan Benny perlu sampaikan kepada Biro Politik dan Biro Aksi [komite aksi] ULMWP segera membuat aksi demo damai turun jalan dari Sentani menuju Jayapura, agar seluruh Papua bahkan Dunia internasional bisa tau," tegas Yogobi.

Menurutnya, tidak tepat hanya di media saja saja, harus ada aksi nyata yang menunjukkan sikap kepada publik.

"Kalo informasi ini hanya di muat dan disebar luaskan di medsos [media sosial] yang pastinya hanya segelintir orang yang akan tahu yaitu bagi pengguna media saja," ujar Usman.

Lanjut ketua SHDRP "rakyat kecil pasti tidak akan tau, atau bisa di bisa disebut juga berita hoax," imbuhnya.

Tepat tanggal 17 Juli 2019, Benny Wenda akan menerima penghargaan "Freedom of Oxford" oleh pemerintah setempat. Ketua SHDRP menegaskan, ini sebagai simbol pengakuan resmi perjuangan Benny Wenda dan bangsa Papua. Selanjutnya Benny Wenda akan masuk dalam daftar deretan para pemimpin dunia lainnya.

Dalam kesempatan itu, Yogobi menjelaskan sedikit flashback lahirnya ULMWP dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh organ gerakan, yaitu:

KNPB (2008) telah membentuk PRD & PNWP (diplomasi dalam/ luar negeri) Tahun 2009.

Rakyat Papua dalam/luar negeri Membentuk WPNCL Tahun 2005.

Rakyat dalam negeri dari semua pihak yang dimotori oleh SHDRP & PARJAL membentuk NRFPB pada Tahun 2011. Kemudian PNWP, WPNCL dan NRFPB bekerja untuk membentuk ULMWP dimulai dengan sosialisasi hingga pada titik puncaknya, terwujud apa yang disebut dengan Deklarasi Saralana pada 1 Desember 2014, menyatakan bersatu dengan penandatanganan dari 3 faksi besar dan di ikuti oleh seluruh organ gerakan Papua Merdeka.

Menurut Yogobi, semua itu dibentuk untuk mendapatkan skala (aspirasi) dan dukungan besar melawan sistem NKRI yang kuat ini, dan merebut kembali kemerdekaan West Papua.

Dengan demikian, ketua SHDRP sangat berharap kepada ULMWP melalui Biro Politik dab komite Aksi untuk menggelar aksi damai untuk memberi dukungan dalam negeri.(*)


Posted by: Admin
Copyright ©tabloid-wani.com (via shdrp blog) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com