Lewat Expo, Indonesia Coba Rangkul Negara Pasifik di Tengah Konflik Papua

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

Pemerintah Indonesia ingin memperbesar dan memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan Pasifik, yang selama ini telah bersikap kritis terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua. Diajukan sebagai forum perdagangan, investasi, dan pariwisata, expo itu akan melibatkan lusinan perwakilan pemerintah dan sektor swasta dari beberapa negara Kepulauan Pasifik, dengan sebagian besar pengeluaran mereka dibayar oleh pemerintah Indonesia. Anggota kabinet senior Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah secara terbuka berbicara tentang mempengaruhi Kepulauan Pasifik untuk mendukung klaim Indonesia atas Papua.

Aukland, AUSTRALIA - Indonesia akan menggunakan pameran bisnis dan perdagangan penting pekan depan di Selandia Baru untuk meluncurkan dorongan diplomatik baru di Pasifik. Sementara itu, Indonesia terus menghadapi pengawasan regional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Pacific Exposition, yang akan berlangsung di Auckland mulai tanggal 11-14 Juli 2019, diharapkan akan mempertemukan para menteri luar negeri dari Indonesia, Selandia Baru, dan Australia, serta pejabat pemerintah senior dari seluruh negara-negara Polinesia dan Melanesia. Perjanjian bilateral akan ditandatangani dengan Kepulauan Cook pada saat bersamaan.

Peristiwa tersebut merupakan upaya penjangkauan diplomatik terbaru yang gigih di wilayah Pasifik, di mana pemerintahan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah menjadi sasaran pengawasan dalam beberapa tahun terakhir.

(Baca ini: Debat Tentang West Papua, Pemerintah Inggris Menyebut "Pepera Benar-benar Cacat")

Indonesia telah menegaskan tujuan konektivitas yang lebih besar dengan kawasan Pasifik yang telah bersikap kritis terhadap pemerintahan Indonesia di Papua yang bergolak. Expo di Auckland menunjukkan indikasi terkuat dari niat Indonesia tersebut.

Diajukan sebagai forum perdagangan, investasi, dan pariwisata, expo itu akan melibatkan lusinan perwakilan pemerintah dan sektor swasta dari beberapa negara Kepulauan Pasifik, dengan sebagian besar pengeluaran mereka dibayar oleh pemerintah Indonesia.

“Eksposisi itu juga merupakan langkah pertama menuju keterhubungan barang dan orang-orang di Pasifik dan Asia Tenggara,” demikian bunyi selebaran untuk acara tersebut.

Selebaran Pacific Expo 2019 di Auckland, Selandia Baru, yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. (Foto: Radio New Zealand Pacific)

Pejabat kedutaan Indonesia, yang pada bulan April 2019 diam-diam melakukan tur ke beberapa negara Pasifik untuk menggalang dukungan bagi forum tersebut, mengatakan forum itu telah diterima dengan baik di seluruh kawasan. Namun, menurut satu orang yang telah memberi nasihat kepada pejabat kedutaan, pemerintah Vanuatu telah menolak untuk hadir, satu-satunya negara Pasifik yang mengambil pendekatan itu.

Orang tersebut, yang meminta tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang membahas masalah ini, mengatakan bahwa Indonesia juga berharap untuk membangun “pusat” perdagangan di satu negara Kepulauan Pasifik yang dapat digunakan untuk memfasilitasi aliran barang ke seluruh wilayah.

Meskipun pejabat kedutaan Indonesia menekankan bahwa acara ini apolitis dan berfokus pada perdagangan, mereka mengaku khawatir hal itu akan diprotes oleh para aktivis dan advokat yang kritis terhadap penanganan pelanggaran hak asasi manusia Indonesia di Papua. Pejabat pemerintah daerah dari Papua dan Papua Barat akan hadir, sementara stan yang mempromosikan investasi di kedua provinsi akan didirikan sebagai bagian dari pameran dagang.

(Baca ini: Dukungan untuk West Papua Selalu Menjadi Bagian Terpenting Bagi Vanuatu)

Expo tersebut terjadi ketika Papua kembali menjadi sorotan, setelah perang yang meningkat antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan pasukan militer Indonesia sejak bulan Desember 2018 kembali menyeret wilayah Dataran Tinggi Tengah Papua ke dalam kekacauan.

Kelompok hak asasi manusia memperkirakan puluhan ribu orang telah terlantar akibat kekerasan, yang sebagian dipicu oleh pembantaian sedikitnya 16 pekerja konstruksi Indonesia oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Kabupaten Nduga. Laporan yang diperselisihkan dari pasukan militer dan pejuang pemberontak menunjukkan puluhan orang dari kedua belah pihak telah tewas dalam pertempuran yang hingga kini terus berlangsung.

Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne. (AP)

Kehadiran Tingkat Tinggi

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, yang diperkirakan akan menghadiri expo bersama Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, bulan Juni 2019 mengatakan akan meningkatkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Tidak jelas apakah pembicaraan akan berlangsung selama eksposisi. Kantor Peters dan Payne hingga kini belum menanggapi pertanyaan melalui email.

Anggota kabinet senior Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah secara terbuka berbicara tentang mempengaruhi Kepulauan Pasifik untuk mendukung klaim Indonesia atas Papua.

Bulan September 2018, media lokal melaporkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Wiranto mengusulkan dana US$4 juta untuk meyakinkan negara-negara Pasifik Selatan bahwa Indonesia mempromosikan pembangunan di Papua. Wiranto juga mengundang para pemimpin Vanuatu dan Nauru untuk melihat sendiri pembangunan positif di Papua, namun tidak ada yang bersedia menerima tawarannya.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia menganggap Kepulauan Pasifik sebagai “keluarga,” mencatat bahwa kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas dengan negara-negara regional akan tumbuh secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

Terlepas dari ikatan kuat dengan Selandia Baru, Niue dan Kepulauan Cook telah menjadi perhatian Indonesia. Hubungan bilateral diperkirakan akan terbuka untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu mendatang. Bulan Maret 2019, saat mengajukan pembukaan hubungan dengan DPR Indonesia, Retno Marsudi mengatakan bahwa kedua negara tersebut tidak mendukung “separatisme” di Papua.

Perdana Menteri Kepulauan Cook Henry Puna akan menghadiri eksposisi minggu depan, satu-satunya kepala negara yang melakukannya. Seorang pejabat kantornya mengatakan bahwa perjanjian kerja sama akan ditandatangani tanggal 12 Juli 2019 di Rarotonga, Kepulauan Cook. Perdana Menteri Niue Sir Toke Talagi juga dijadwalkan menghadiri acara itu dan menandatangani perjanjian yang sama, tetapi penyakit yang dideritanya dilaporkan akan mencegahnya untuk hadir.

Di antara yang hadir adalah Menteri Pariwisata Selandia Baru Kelvin Davis dan Menteri Pembangunan Maori Nanaia Mahuta. Menurut rancangan agenda acara tersebut, Wakil Perdana Menteri Tonga Semisi Lafu Kioa Sika juga diharapkan hadir. Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva adalah pendukung vokal tujuan penentuan nasib sendiri West Papua.

(Baca ini: Menlu Vanuatu Ingin, Dukungan Pasifik untuk West Papua Harus Lebih Kuat)

Pemerintahan Tonga mengadvokasi penyertaan kembali West Papua dalam daftar agenda Komite Dekolonisasi PBB, sehingga ada pengawasan PBB atas hak asasi manusia Papua. Vanuatu sedang mempersiapkan resolusi PBB dalam hal ini, tetapi akan sulit didorong untuk mendapatkan dukungan mayoritas di Majelis Umum PBB, mengingat pengaruh Indonesia yang sedang berkembang.

Munculnya pejabat tingkat tinggi akan menjadi keuntungan bagi investasi Indonesia ke Pasifik, kawasan di mana persaingan strategis antara kekuatan Barat dan China telah membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ambisi kepemimpinan regional.

Sebuah sumber diplomatik Barat yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa Indonesia “tanpa menyerah mengejar” negara-negara Kepulauan Pasifik untuk menghadiri acara tersebut. Sumber itu menambahkan bahwa kebijakan bebas biaya untuk menyediakan biaya perjalanan dan akomodasi bagi para delegasi cenderung mendorong banyak orang untuk hadir. (Mackenzie Smith dan Johnny Blades (Radio New Zealand)


Copyright ©Mata Mata Politik "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com