Wiranto Minta Tambahan Anggaran Rp 60 Miliar untuk Diplomasi Terkait Papua

Menko Polhukam Wiranto bersama sejumlah menteri memberi keterangan pers RAPBN 2019 di Media Center Asian Games, JCC Jakarta, Kamis (16/8). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan perhatian utama pada 2019.

Jakarta -- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengajukan tambahan anggaran Rp 60 miliar pada 2018. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan empat menteri koordintor Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hadir dalam rapat tersebut Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Rapat tersebut membahas Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator dalam APBN Tahun Anggaran 2019. Rapat dimulai pukul 10.32 WIB. Dalam rapat tersebut, Menkopolhukam Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar.

"Pagu anggaran Kemenko Polhukam tahun 2019 sebesar Rp 281.470.604.000," kata Wiranto di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Dia menjelaskan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk biaya diplomasi di Papua. Dia menegaskan, anggaran Rp 60 miliar bukan apa-apa, bahkan seharga dengan rumah di Pondok Indah.

"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp 60 miliar. Ini untuk beli rumah di Pondok Indah saja tidak cukup. Anggaran ini untuk melakukan soft diplomasi untuk Papua," ujar dia.

(Baca ini: Vanuatu Terus Mendorong Resolusi PBB atas West Papua, Meskipun ada Penentangan dari Anggota Forum)

Dia mengungkapkan, di Pasifik Selatan ada 13 negara dan 7 di antaranya mendukung gerakan Papua merdeka. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar melakukan diplomasi terhadap negara-negara tersebut.

"Ternyata di Pasifik Selatan ada 13 negara dan masing-masing punya (pengaruh) di PBB. Tujuh negara dukung kemerdekaan Papua," ujar dia.

"Kita secara intens melakukan soft diplomasi. Kita jelaskan. Ternyata karena kita kurang sentuh mereka, informasi tentang Papua mereka dapat justru dari Eropa. Para aktivis dapat informasi yang salah," kata dia.

Sementara itu, Wiranto juga mengungkapkan arah kebijakan bidang Polhukam yang utama sasarannya adalah menjaga stabilitas keamanan dan suksesnya pelaksanaan pemilu.

"Arah kebijakan sukses pemilu, memperkuat pertahanan nasional, meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi, meningkatkan diplomasi dan meningkatkan kamtimnas dan keamanan siber," kata dia.

(Lihat ini: Ketua ULMWP akan Naik Banding ke PIF untuk Mendapat Dukungan)


Copyright ©Liputan6 "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com