 |
| Sejumlah putra-putri asli Papua yang menjadi peserta seleksi masuk IPDN saat mendatangi kantor MRP, Jumat (7/9). |
Dimana dari pertemuan yang digelar di kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Jumat (7/9) siang kemarin, disepakati untuk membuka lagi formasi khusus untuk orang asli Papua dari para peserta yang mengikuti test sebelumnya.
Pertemuan ini dihadiri perwakilam IPDN, yaknii Pembantu Rektor III IPDN Dr Heronimus Rowa MSi, wakil Pemerinah Provinsi Papua, Anggota DPRP, Anggota MRP, para orang tua dan ratusan peserta seleksi calon Praja IPDN asli Papua.
Pembantu Rektor III IPDN Dr Heronimus Rowa MSi mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua dan MRP yang sudah memperjuangkan hak – hak anak anak asli Papua. Ia menegaskan berdasarkan surat persetujuan Menpan RB (04/9) terkait dengan seleksi nasional penerimaan calon praja IPDN yang ditutup (30/8), secara faktual memang hanya 4 orang asli Papua dari 56 orang dan Papua Barat hanya 13 orang, sehingga Menpan memberikan persetujuan untuk kebijakan afirmatif dengan memberikam kesempatan seleksi khusus bagi putra putri orang asli Papua.
“Peserta seleksi calon praja yang sudah mengikuti tes kompetensi dasar diberikan penurunan nilai 20 poin dari passing grade dari 75 turun menjadi 55 dan 80 turun ke 60 dari 143 turunkan juga, sehingga putra putri asli Papua peserta tes dalam kategori nilai itu dipangil dilakukan seleksi khusus,” ujarnya.
Sementara itu, mereka yang gugur di kesehatan dan psikologi akan dipanggil lagi untuk mengikuti seleksi ini. Dimana secara nasional ada 121 kuota yang tidak terpenuhi dalam seleksi nasional IPDN. Oleh karena itu berdasarkan persetujuan Menpan, kuota itu dibagi 91 untuk kursi afirmasi Papua dan 30 untuk Papua Barat.
Dalam waktu satu dua hari ini akan dilakukan tes , sehingga pada 10 September ini, mereka yang terpilih sudah harus ada di akademi kepolisian Semarang untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
Ketua MRP Papua, Thimotius Murib mengatakan bahwa permasalahan penerimaan IPDN yang tidak mengakomodir hak anak – anak asli Papua ini memang jadi perhatian serius MRP sebagai lembaga representasi dari orang asli Papua untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
“Jadi anak – anak kami mereka yang tidak lolos pada tahap pertama akan kita akomodir untuk ikuti seleksi lagi, kami sangat berharap di bawah pengawasan DPRP dan MRP, kami akan kawal terus proses selanjutnya sampai di Jatinagor,” ujarnya.
Ia juga berharap agar apa yang telah diusulkan tidak terjadi perubahan ketika tiba di IPDN karena ini hak anak-anak Papua. “Kami berharap jangan sampai ada perubahan di jalan, kami minta ini jatah anak- anak kami jadi mereka harus diberikan,” ungkapnya.
(Lihat ini: Ketua DPR Papua: Kampus IPDN Papua Baiknya Tutup)
Anggota DPRP Papua Ruben Magai menegaskan MRP sedang memperjuangkan agar hak- hak orang Papua untuk diperjelas baik di Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Ia juga menegaskan bahwa selama ini orang Papua hidup berdasarkan stigma bahwa orang Papua tidak mampu, bodoh, dan masih terbelakang padahal banyak anak Papua yang mampu..
” Selama ini orang Papua hidup dalam Stigma kondisi keamanan yang tidak baik, kondisi daerah yang belum berkembang, karena Stigma separatis, OPM, GPK, tidak bisa, tidak mampu stigma ini dibuat oleh pemerintah juga atas nama negara, sehingga dalam kemudahan pemerintah tidak boleh kaku kalau itu menjadi kuota orang Papua itu suda harus masuk,” tegasnya.
Penegasan berikut ia meminta agar apa yang menjadi hak anak-anak asli Papua jangan sampai diambil oleh orang pendatang dari daerah manapun yang tinggal di Papua.
Sementara itu, salah satu peserta seleksi IPDN dari kabupaten Asmat Bernadus Bisi, mengaku bersyukur atas tindakan MRP telah mengakomodir anak-anak asli Papua. “Saya bersyukur karena MRP bisa memperhatikan kami anak-anak Papua untuk ikut tes IPDN lagi kami harap harus seperti ini karena itu hak kami,” terangnya.
Copyright ©Cepos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
0 komentar
Posting Komentar