Masyarakat Papua Akan Gelar Demo Akbar, Pertayakan Hak Pribumi

Suasana rapat Forum Masyatakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) bersama lintas agama, adat, pemuda, gereja, perempuan dan masyarakat membicarakan rencana aksi demo akbar terkait freeport, yang berlangsung di, Susteran Maranata, Perumnas I Waena, Rabu, (25/7).

Jayapura -- Menuntut keadilan dan keberpihakan dari pembagian saham 51% yang disepakati pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran, masyarakat Papua akan melakukan demo akbar yang dilakukan serentak secara nasional. Ketua Forum Masyatakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) Samuel Tabuni mengungkapkan, dengan melihat adanya disertasi saham PT Freeport oleh pemerintah Indonesia menjadi 51% dalam masa kepemimpinan Jokowi dan 10% untuk Papua dalam masa kepemimpinan Lukas Enembe, merupakan suatu kebanggaan namun muncul satu pertanyaan bagi masyarakat Papua karena selama Freeport beroperasi di tanah Papua sejak 1967 sampai 2018 hari ini orang Papua sebagai pemilik hak ulayat tidak pernah dilibatkan dalam mengatur soal kepemilikan.

“Baik pemilik hak ulayat maupun pemerintahannya untuk berbicara hak masyarakat terkait pendidikan, perbaikan ekonomi, kerusakan lingkungan dan masalah karyawan PT Freeport dan masalah lainnya. Hal ini belum dibicarakan sehingga mengakibatkan banyak konflik dan korban dan hal ini membuat masyarakat Papua sakit karena tidak pernah difasilitasi oleh pemerintah Amerika maupun Indonesia,” tegas Samuel usai melakukan rapat. Bersama lintas agama, adat, pemuda, gereja, perempuan dan masyarakat membicarakan rencana aksi demo akbar, yang berlangsung di, Susteran Maranata, Perumnas I Waena, Rabu, (25/7).

Dengan saham pemerintah menjadi 51%, lajut Samuel, perusahaan sudah menjadi milik negara Indonesia, namun masalah hak ulayat yang belum selesai, lingkungan, ekonomi rakyat dan banyak pelanggaran HAM yang terjadi, anak – anak papua yang meu menempuh ilmu tidak difasilitasi apa ini termasuk, dalam 51 persen? atau hanya bunyi 51% tetapi Sistemnya sama.

“Ini yang kami pertanyakan melalui aksi ini sehingga ini harus ditanya oleh seluruh masyarakat Papua tidak bisa 1 orang,” ujarnya

“Kita sudah memberikan himbauan kepada seluruh koordinator lapangan yang ada di Jayapura Manokwari dan Jakarta bahwa demo ini adalah demo damai dan demo yang penuh dengan air mata sebagai akumulasi dari proses kesedihan yang terus Tertanam sekian puluh tahun dan ini merupakan demo terakhir yang kami harapkan bisa menjawab semua kebutuhan orang asli Papua,” paparnya.


Copyright ©CePos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com