Dialog Sektoral Tak Menyentuh Subtansi Persoalan Papua

Foto: Ketua DAP Tanah Papua Yan Piter Yaranga.

Ketua DAP : Semua Pihak Harus Jujur Megakui Status Politik Bangsa Papua

Manokwari – Dewan Adat Papua (DAP) angkat bicara soal isu Dialog Sektoral Papua-Jakarta yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2018 ini.

Ketua DAP, Yan Pieter Yarangga mengatakan, pihaknya sebagai perwakilan masyarakat adat Papua tidak menhadiri pertemuan bersama Presiden Joko Widodo pada saat di undang untuk menghadiri pertemuan tersebut.

“Saya sempat mendengar isu Dialog Sektoral Papu- Jakrata itu, tetapi saya tidak mau hadir, karena secara representasi kehadiran orang yang di undang oleh Presiden Joko Widodo, itu dibelokan oleh Mendagri,”kata Ketua DAP, Yan Pieter Yarangga kepada brain.id, di Manokwari, kemarin.

...Simak kata OAP tentang dialog berikut ini:

1. Dialog Jakarta-Papua untuk Apa?
2. Peneliti LIPI: Orang Papua Tanya Infrastruktur untuk Siapa

Maka, sebut Yarangga bahwa yang mengetahui tentang dialog sektoral Papua-Jakarta adalah Lembaga Jaringan Damai Papua (JDP), namun secara representasi JDP harus hati-hati mengambil keputusan, karena hal tersebut sudah keluar dari substansinya.

“Subtansi kita satu saja, dialog pembangunan yang menyentuh akar persoalan yang terjadi di tanah Papua. Akar soal di Papua satu saja yaitu status politik Bangsa Papua. Kita jangan menyelewengkan atau mengalihkan substansi persoalan di tanah Papua,”kata Yarangga.

Dikatakannya, akibat pengalihan penyelesaian persoalan di tanah Papua mengakibatkan semua dialog yang pernah dilakukan oleh Jakarta gagal dan tidak menyentuh akar permasalah yang terjadi sepanjang Papua berada dalam Bingkai Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI).

“Intinya, kami tidak menolak dialog maupun menerimanya. Tetapi kita lihat apa substansi dari dialog itu, jadi masih menjadi tanda tanya besar bagi kami DAP di tanah Papua,”ungkap Yarangga.

Dia mengungkapkan, apabila dialog sektoral tersebut tetap dilaksanakan, maka pihaknya tidak akan terlibat. Pasalnya, dirinya menilai subtansi dialog itu mengarah kepada sektoral, padahal menurutnya, dahulukala rakyat Papua tidak mengenal dialog yang dinamakan dialog sektoral.

“Kita DAP ini hanya berbicara satu agenda yang mendasar yaitu hak-hak dasar rakyat Papua, dan hak dasar itu banyak. Tapi di manivesto itu jelas bahwa hak politik Bangsa Papua,”tegasnya.

Dirinya mengemukakan, persoalan Papua tidak bisa di selesaikan dengan dialog sektoral yang berisi pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infratruktur.

“Saya mau katakana bahwa semua pihak harus jujur mengakui status politik bangsa Papua dan itu bukan hal yang susah atau apakah ada ketakutan, jika status politik Papua di kembalikan terus dunia jadi hancur, kan tidak,”bebernya.

...Baca berikut ini: 

1. ULMWP Tolak Dilibatkan dalam Dialog Jakarta-Papua
2. TRWP Menolak Tegas Ajakan Dialog Dipromosikan Oleh Agen Papindo JDP Bersama Intelektual BIN di LIPI

Mananwir Beba DAP di tanah Papua itu mengutarakan bahwa pengakuan terhadap status politik bangsa Papua ini harus datang dari PBB, karena menurutnya, PBB yang mengetahui akar permasalah di tanah Papua. Dimana, PBB harus mendesak intervensi Amerika Serikat dan itu ingklut dari buku terakhir yang disebut dengan ‘Bayang-bayang Intervensi’. Oleh sebab itu, dirinya berharap juga kepada rakyat Papua untuk sadar dan kembali membangun sistem adat, dan sistem itu hanya ada di adat dan rakyat Papua harus menolak dengan tegas dialog sektoral tersebut.
______________________
Simak ini: Dialog Jakarta-Papua Agenda Menghancurkan ULMWP Dan Dukungan Internasional 


Copyright ©BraInd "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com